PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS YANG TIDAK GRATIS

Pada Hari Pendidikan di tahun 2009 lalu, masyarakat dijanjikan dengan pernyataan “Tahun 2009 sekolah gratis.” Itu merupakan salah satu iklan sekolah gratis di stasiun televisi. Melalui media televisi, koran dan radio, artis iklan gencar mempromosikan program pendidikan, yakni sekolah gratis sebagai pendukung utama Wajib Belajar Sembilan Tahun. Munculnya iklan gratis itu paling tidak membuat masyarakat sedikit lega. Paling tidak, di tengah lesunya perekonomian, program sekolah gratis amat membantu warga miskin. Namun pada kenyataannya, iklan pendidikan gratis mengandung sejumlah persoalan. Dari sisi kata gratis, benarkah pendidikan dapat benar-benar gratis. Masyarakat menafsirkan kata gratis alias tidak perlu membayar sama sekali, sementara penjelasan Mendiknas Bambang Sudibyo (27/4) bahwa yang dimaksud dengan pendidikan gratis hanyalah pembebasan dari biaya SPP. Bukan gratis versi masyarakat, melainkan versi pemerintah. Tetap ada pembiayaan-pembiayaan pribadi. Artinya, uang gedung, pengadaan buku, perlengkapan sekolah, ekstrakurikuler, ujian sekolah, bahkan praktikum pasti dibebankan. Ironisnya,

pelaksanaan pendidikan gratis sangat bergantung pada komitmen pejabat di kabupaten/kota plus ketersediaan anggaran. Meski iklan gencar, tapi kalau pejabatnya tidak peduli, mustahil ada realisasinya. Jika kebetulan sebuah kota/kabupaten mempunyai dana yang cukup, maka pendidikan gratis dapat dilaksanakan sepenuhnya. Maka perlakuan terhadap pendidikan gratis antardaerah tidak dapat disamakan begitu saja. Kebijakan pendidikan gratis terbukti membuat masyarakat lebih reaktif terhadap pendidikan. Meski ada iklan pendidikan gratis, namun pungutan dari sekolah semakin membabi-buta.

Kebijakan pendidikan gratis telah diputuskan. Dana yang disediakan cukup besar. Dengan alokasi 20 persen total biaya pendidikan saat ini Rp 207 triliun. Rinciannya Rp 107 triliun gaji guru, Rp 60 triliun khusus operasional Depdiknas, dan Rp 16 triliun untuk pembiayaan BOS. Meski anggaran yang disediakan besar, pernyataan gratis tidak memenuhi semua kegiatan pendidikan. Dana itu kelihatannya besar, tapi kecil setelah tiba di tangan sekolah, plus ada pungutan liarnya. Sehingga sebagian masyarakat menganggap pungutan-pungutan tersebut sebagai dampak pendidikan gratis sebagai “pungutan liar”, karena tidak lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Namun saya melihat, ini disebabkan karena dana BOS yang diharapkan dapat menggratiskan siswa itu belum mampu menutup kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan belajar mengajar, sehingga dengan kekurangan seperti itu memaksa pemerintah daerah merogoh kantongnya untuk menutup kekurangan tersebut atau biasa disebut dengan istilah BOSDA (BOS Daerah). Bagi daerah-daerah yang kaya mungkin itu tidak masalah karena memang APBD-nya memenuhi, tapi kalau daerah yang APBD-nya rendah pasti hanya bisa menerapkan secara apa adanya, bahkan tidak bisa menambahkan apapun. Sehingga tidak heran kalau masih banyak sekolah yang meminta pungutan-pungutan liar.

Oleh karena itu, kata gratis merupakan kata yang menjebak dan memberikan harapan besar kepada masyarakat, akan lebih tepat kalau kata itu diganti sesuai realitas. Misalnya, pendidikan yang disubsidi. Atau pendidikan yang terjangkau. Kesan bombastis melekat dalam ungkapan gratis, karena kenyataan pungutan sekolah sering lebih mahal dari komponen yang digratiskan. Kata gratis memang mudah sekali diklaim keberhasilan elite politik tertentu. Padahal, fakta di lapangan gratis, tetapi masih banyak pungutan.

Disamping itu, untuk menjaga agar program (yang katanya) pendidikan gratis itu tidak lebih diperparah lagi dengan adanya pungutan-pungutan liar, sebaiknya pemkot setempat dalam melaksanakan program pendidikan “gratis” itu untuk mendukung program itu dengan dasar hukum, misalnya Peraturan Daerah (Perda). Melalui cara itu, sekolah pasti tidak akan berani melakukan berbagai pungutan kepada siswa, terlebih kalau dalam perda tersebut dimasukkan sanksi tegas bagi sekolah yang terbukti melakukan pungutan kepada siswa.